Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2026: Persiapan dan Perdebatan

Table of Contents

AdinJava - Masyarakat Indonesia perlu bersiap menghadapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah menjadi bagian penting dalam sistem kesehatan nasional.

Apa Itu BPJS Kesehatan?

BPJS Kesehatan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa memandang status sosial. Program ini mencakup layanan kesehatan dari tingkat pertama seperti Puskesmas hingga rumah sakit rujukan, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau.

Rencana Kenaikan Iuran

Dalam Buku II Nota Keuangan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, disebutkan bahwa tarif iuran BPJS Kesehatan akan disesuaikan secara bertahap mulai tahun depan. Penyesuaian ini dilakukan sebagai respons terhadap penurunan kondisi aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan hingga akhir 2025, yang dipicu oleh kenaikan rasio klaim pada Semester I 2025.

Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian iuran dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal negara. Dengan demikian, kenaikan iuran akan dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Anggaran Kesehatan Tahun 2026

Dalam RAPBN 2026, anggaran kesehatan mencapai Rp 244 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 123,2 triliun dialokasikan untuk layanan kesehatan masyarakat. Salah satu poin pentingnya adalah bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa serta dukungan iuran peserta mandiri kategori PBPU/Bukan Pekerja bagi 49,6 juta jiwa dengan anggaran Rp 69 triliun.

Tanggapan dari BPJS Kesehatan

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyatakan mendukung langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian iuran. Menurutnya, kenaikan iuran akan menciptakan keseimbangan antara biaya pelayanan kesehatan dengan sumber pembiayaan yang sepenuhnya berasal dari iuran yang dikumpulkan oleh BPJS Kesehatan.

Selain itu, ia menilai bahwa kondisi keuangan yang sehat akan mendorong fasilitas kesehatan meningkatkan layanan, memperbaiki kompetensi tenaga medis, serta menambah kesejahteraan mereka.

Peraturan Presiden dan Peninjauan Iuran

Rizzky juga menjelaskan bahwa peninjauan besaran iuran seharusnya dilakukan dua tahun sekali. Kenaikan terakhir terjadi pada 2020, saat pandemi Covid-19. Namun, saat ini, harga layanan kesehatan, biaya kesehatan, dan inflasi sudah meningkat. Oleh karena itu, penyesuaian iuran sangat diperlukan.

Pandangan Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kenaikan iuran perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program JKN. Menurutnya, jika manfaat semakin banyak, maka biayanya juga harus meningkat. Ia juga menekankan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan kemampuan bayar peserta mandiri, termasuk memberikan subsidi kepada peserta PBPU.

DPR Meminta Kenaikan Hati-hati

Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, mengingatkan agar rencana kenaikan iuran dilakukan dengan hati-hati. Ia menilai bahwa penyesuaian iuran penting untuk menjaga keberlanjutan JKN, namun tidak boleh menjadi beban tambahan bagi masyarakat.

Ia menyarankan agar BPJS Kesehatan lebih dulu memperbaiki layanan sebelum menambah beban iuran. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas layanan sebelum menghadapi kenaikan iuran.