Dua Solusi untuk Mengatasi Kemacetan di Pelabuhan Ketapang
AdinJava, Surabaya - Gubernur Jawa Timur KhofifahIndar Parawansa mengharapkan Kementerian Perhubungan menambah jumlah kapal serta mengaktifkan Pelabuhan Jangkar guna mengatasi kemacetan diPelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
"Gubernur Jawa Timur telah mengirim surat kepada Menteri Perhubungan untuk memohon penambahan armada kapal yang melayani rute penyeberangan Ketapang - Gilimanuk," ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono, saat dikonfirmasi pada hari Minggu, 27 Juli 2025.
Nyono menyampaikan bahwa surat tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur pada Sabtu, 26 Juli 2025, malam di Ponorogo, dan segera dikirim keKementerian Perhubungan.
Surat resmi akan kami kirim pada Senin, namun kami juga telah mengirimkan surat kepada Dirjen Hubla dan Direktur Transportasi.ASDPDirektorat Jenderal Perhubungan Darat melalui WhatsApp," katanya.
Selain meminta penambahan kapal, menurut Nyono, Gubernur Khofifah menginginkan Kementerian Perhubungan mengaktifkan pelabuhan alternatif yaitu Pelabuhan Jangkar di Situbondo, agar dapat mengurangi kepadatan aktivitas penyeberangan yang saat ini berada di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.
"Pelabuhan Jangkar sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kepadatan di Pelabuhan Ketapang. Namun, perlu terlebih dahulu memilah truk dengan berat di bawah 40 ton melalui jembatan timbang Sedarum Pasuruan agar dilewatkan melalui Pelabuhan Jangkar sebelum memasuki Alas Baluran, tetapi harus ada perubahan rute kapal feri berkapasitas besar dari Jangkar ke Gilimanuk," katanya.
Menurut Nyono, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak secara langsung bertanggung jawab atas kemacetan di Pelabuhan Ketapang, "Namun masalah ini masih berkaitan dengan arus logistik dan pergerakan masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, kami harus menyampaikan pendapat dan mendorong agar segera ditemukan solusi," kata Nyono.
Pengelolaan pelabuhan penyeberangan Ketapang sepenuhnya di bawah kendali PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang. Sementara otoritas keselamatan pelayaran dan izin operasional kapal (clearancekapal) berada di bawah wewenang Syahbandar Tanjungwangi Ditjenhubla dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
Nyono telah menghubungi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur-Bali guna meminta percepatan tanggapan terhadap surat Gubernur. "Kami sudah berkomunikasi secara intensif, surat sudah dikirim, dan kami terus mendorong agar segera ada penambahan kapal," katanya.
Menurutnya, antrean panjang di Pelabuhan Ketapang terjadi karena jumlah kapal yang melayani penyeberangan ke Gilimanuk berkurang setelah KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam pada 2 Juli 2025.
Dari 15 kapal yang sebelumnya beroperasi di rute Ketapang-Gilimanuk, kini hanya enam kapal yang diperbolehkan berlayar. Pengurangan jumlah armada ini disebabkan oleh evaluasi keamanan yang ketat dari otoritas pelayaran KSOP Tanjungwangi.
Kapal-kapal yang sebelumnya mampu membawa hingga 20 kendaraan, kini hanya diperbolehkan mengangkut lima unit kendaraan akibat penyesuaian beban dan panjang pintu rampa kapal LCT.
Sementara kapal-kapal LCT ini sebelumnya digunakan untuk mengangkut truk berat, khususnya truk yang memiliki lebih dari tiga sumbu dengan panjang melebihi 12 meter.
"Bayangkan, dari 15 kapal hanya enam yang beroperasi, dan kapasitas per kapal yang dulu 20 kendaraan kini tersisa sepertiganya. Hal ini jelas menyebabkan antrean yang panjang," katanya.
Akibatnya, terjadi antrian yang panjang, khususnya untuk truk-truk berat, membentang hingga puluhan kilometer hingga saat ini.
Kondisi memburuk akibat penurunan jumlah kapal LCT, sehingga truk-truk berat harus menunggu terlebih dahulu kapal LCT melakukan bongkar muat di pelabuhan Gilimanuk. Waktu yang diperlukan cukup lama untuk kapal-kapal tersebut kembali ke pelabuhan Ketapang, mengingat jumlah kapal yang tersedia memang berkurang.
"Solusinya adalah memerlukan tambahan kapal berkapasitas besar yang dapat beroperasi di pelabuhan Ketapang sesuai isi surat Ibu Gubernur kepada Pak Menhub," ujar Nyono.
Posting Komentar