Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Jadi Fokus Surabaya 2025-2029
AdinJava, SURABAYA —Isu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perekonomian masyarakat menjadi prioritas dalam proses pembangunan kota.Surabayalima tahun ke depan setelah disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 kota tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menegaskan bahwa RPJMD kota tahun 2025-2028 perlu disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Jatim serta nasional.
"Harus sejalan agar selaras dengan konsep pembangunan pemerintah provinsi maupun pusat," ujar Bahtiyar Rifai, Sabtu (12/7/2025).
Beberapa bidang menjadi concernPemerintah Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.
"Di sektor pendidikan, contohnya Surabaya menetapkan pembangunan 4 Sekolah Dasar (SD) dan 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang selesai pada tahun 2030," katanya.
Ia berharap, program tersebut disesuaikan dengan Pemprov Jatim. Jangan sampai terjadi banyak SMP, tetapi masih kekurangan SMA. Apalagi masih banyak lulusan SMA yang belum bisa diterima di sekolah negeri.
Di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Surabaya rencananya akan membangun rumah sakit di kawasan selatan dan utara dengan pendanaan melalui sistem pinjaman.
Ia mendorong Pemkot untuk melakukan pembahasan mendetail dengan lembaga legislatif agar penggunaan dana dapat dilakukan secara optimal, terkait apakah kebutuhan pinjaman diperlukan, besarnya pinjaman, serta tingkat bunga yang ditentukan oleh lembaga jasa keuangan.
Anggota Partai Gerindra juga menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit tidak boleh mengganggu kenyamanan masyarakat.
"Ada yang mengklaim bahwa salah satu lahan di kawasan selatan akan dibangun rumah sakit. Padahal, tempat tersebut merupakan fasilitas umum untuk bermain anak-anak. Oleh karena itu, perlu benar-benar diperhatikan, agar tidak mengganggu masyarakat," katanya.
Perbaiki Akses
Mengenai infrastruktur, menurutnya, fokus Pemkot Surabaya adalah penanggulangan banjir. Selain membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi banjir, juga diperlukan adanya pembinaan terkait sikap masyarakat.
Secara keseluruhan, warga didorong untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran dan sungai, karena akibatnya dapat menyebabkan banjir di kota.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dalam skala besar akan sia-sia jika masyarakat terus membuang limbah ke saluran.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya pernah mengadakan program berupa pemberian uang sebesar Rp200.000 kepada warga yang memfoto orang yang membuang sampah sembarangan.
Program yang baik untuk menghindari masyarakat membuang sampah di sembarang tempat.
"Sebaiknya seluruh warga Surabaya memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir. Keamanan dan kenyamanan kota menjadi tanggung jawab bersama," katanya.
Yang juga menjadi perhatian adalah mengenai sistem transportasi. Pemerintah Pusat bersama dengan Pemprov Jatim telah merencanakan pembangunandouble track di Surabaya dan Sidoarjo.
Jika proyek tersebut diwujudkan, akan memberikan kesempatan bagi Kota Surabaya yang perlu dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan sistem transportasi kota.Selain itu, feederatau para petugas harus mencakup seluruh area terutama tempat-tempat umum.
"Harus terhubung dengan fasilitas umum (fasum) seperti rumah sakit, puskesmas, kantor kelurahan, dan sebagainya, agar masyarakat dapat terbantu. Salah satu keluhan warga adalah tidak adanya jalur penghubung yang mengakses Rumah Sakit Umum Bhakti Dharma Husada (BDH). Ini ironis, karena RSU BDH ini merupakan rumah sakit daerah yang telah beroperasi selama bertahun-tahun," kata Bahtiyar.
Yang juga perlu mendapat perhatian dalam revitalisasi pasar tradisional adalah fakta bahwa pasar merupakan salah satu pendorong utama perekonomian masyarakat. Saat ini, banyak warga enggan mengunjungi pasar karena kondisinya yang kumuh dan tidak bersih.
Ia menekankan pentingnya pengaturan atau kerangka kerja dalam melakukan rebranding pasar tradisional dengan melibatkan pihak swasta.
"Pemerintah Kota Surabaya dapat memandu sektor swasta dalam mengelolanya agar lebih bersih dan modern. Fasilitas keamanan di pasar, seperti alat pemadam api ringan, juga perlu diperhatikan. Aksesnya harus ditingkatkan," katanya.
Bahtiyar menyadari bahwa kelancaran pelaksanaan program dalam RPJMD memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, lembaga terkait, hingga masyarakat.
"Ayo bersama-sama mengambil langkah untuk membangun kota, mewujudkan Surabaya sebagai Kota Dunia yang bersifat global," ujar dia.
Posting Komentar