Mendagri Tito Puji Pertumbuhan Ekonomi Jabar yang Unggul dari Nasional
AdinJava- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang berada di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan informasi yang didapatkan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jabar mencapai 4,98 persen.year-on-year(yoy) pada kuartal I-2025, sementara pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4,87 persen.
Penghargaan itu disampaikan Tito dalam acara Silaturahmi dengan Gubernur Jabar dan Kepala Daerah se-Jabar di Lembur Pakuan Sukadaya, Kabupaten Subang, Selasa (15/7/2025).
Ia menyampaikan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sangat melimpah. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk terbanyak yang dimiliki provinsi tersebut dan didominasi oleh kelompok usia yang produktif.
Menurut Tito, potensi tersebut harus dimanfaatkan guna mendukung perkembangan ekonomi. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA).
"Populasi usia produktif di Jawa Barat sebesar 69,75 persen berasal dari usia 15 hingga 64 tahun. Artinya apa? Ini adalah peluang," katanya dalam pernyataan pers, Rabu (16/7/2025).
Tekankan realisasi APBD
Pada kesempatan silaturahmi tersebut, Tito juga menekankan perlunya pemerintah daerah (pemda) di Jawa Barat memperhatikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi.
Ia menekankan bahwa pengeluaran pemerintah bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Peredaran uang ini penting dalam memperkuat pengeluaran rumah tangga, yang merupakan salah satu komponen pendukung pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pengeluaran pemerintah juga berkontribusi dalam membangkitkan sektor swasta yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian.
"Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. (Faktor lainnya) investasi, sektor industri, dan berbagai komponen lainnya," kata Tito.
Oleh karena itu, ia memperingatkan pemerintah daerah di Jawa Barat yang realisasi belanjanya masih rendah untuk terus berupaya meningkatkannya.
Tito meminta para kepala daerah untuk mengadakan pertemuan rutin dengan organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai realisasi pengeluaran masing-masing.
Minta mereka membacakan, Sekretaris Daerah atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mungkin, untuk membaca besarnya anggaran setiap OPD, mana yang berjalan lambat dan cepat. Nanti akan diketahui agar bisa segera mengejar pencairan anggaran," jelasnya.
Di forum tersebut, Tito juga menyoroti berbagai kendala yang masih dialami pemerintah daerah di Jawa Barat, seperti kemiskinan yang sangat parah, tingkat pengangguran, danstunting.
Beberapa masalah tersebut perlu mendapat perhatian dari para kepala daerah dalam upaya terus melakukan perbaikan.
Apresiasi respons cepat Tito
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih atas kedatangan Tito.
Ia menganggap forum tersebut bisa dimanfaatkan sebagai wadah untuk berkonsultasi dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi para kepala daerah.
Dedi juga menghargai tanggapan cepat Tito ketika dia menelepon untuk berkoordinasi.
"Malam ini kami manfaatkan sebagai kesempatan konsultasi. Selanjutnya, menyampaikan beberapa gagasan (Mendagri) agar dapat diresapi oleh para bupati dan wali kota," katanya.
Sebagai informasi, pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jabar, serta pejabat lain yang berkaitan.
Di sisi lain, para pejabat yang mendampingi Tito antara lain Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sang Made Mahendra Jaya, Staf Khusus Mendagri di Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, serta Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.
Turut hadir Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Horas Maurits Panjaitan, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan, serta pejabat terkait lainnya.
Posting Komentar