BPJS Kesehatan Kediri Fokus Pemerataan JKN Melalui Ratusan Desa Pesiar
AdinJava| KEDIRI -BPJS Kesehatan terus menunjukkan dedikasinya untuk memperluas akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk di daerah terpencil dan perbatasan.
Sepanjang tahun 2024, layanan JKN semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai saluran digital, pelayanan langsung di lapangan, serta kolaborasi dengan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil.
Kepala BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa sampai akhir tahun 2024, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 278,1 juta orang atau setara dengan 98,45 persen dari keseluruhan penduduk.
"Capaian ini juga didukung oleh keberhasilan 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang telah meraih status Universal Health Coverage (UHC)," kata Ghufron dalam acara Public Expose, Senin (14/7/2025).
Untuk mencapai masyarakat di daerah terpencil, BPJS Kesehatan menyediakan layanan BPJS Keliling di 37.858 lokasi yang mencatatkan sebanyak 940.158 transaksi layanan.
Selain itu, layanan satu atap juga dapat ditemukan di 227 Mal Pelayanan Publik yang telah menyelesaikan sebanyak 379.921 transaksi layanan hingga tahun 2024.
Kolaborasi bersama pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memperluas cakupan layanan. Kami berharap agar peserta JKN, siapa pun mereka, dapat memperoleh hak mereka dengan adil dan mudah," tegas Ghufron.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga mengalami peningkatan besar, meningkat 28 persen dalam sepuluh tahun terakhir, dari 18.437 pada 2014 menjadi 23.682 pada 2024. Di sisi lain, jumlah rumah sakit mitra naik 88 persen, dari 1.681 menjadi 3.162.
Di daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, BPJS Kesehatan mengambil berbagai langkah seperti bekerja sama dengan rumah sakit apung, mengirimkan tenaga medis, serta berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan berstandar khusus di wilayah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
"Kami terus mendorong digitalisasi. Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA, layanan VIKA, serta BPJS Kesehatan Online melalui Zoom merupakan bagian dari upaya kami dalam menyediakan layanan yang lebih mudah diakses," kata Ghufron.
Ia menyampaikan, lebih dari 17,2 juta peserta telah menggunakan layanan konsultasi jarak jauh melalui aplikasi Mobile JKN di 21.929 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Selain itu, peserta kini juga dapat mengakses antrian secara online, memperpanjang rujukan Program Rujuk Balik (PRB), serta mengambil resep obat dengan lebih mudah. Fitur transparansi seperti jadwal operasi dan ketersediaan tempat tidur juga tersedia untuk memastikan ketersediaan layanan.
"BPJS Kesehatan juga menjamin pelayanan yang bersahabat tanpa membeda-bedakan. Enam poin Janji Layanan JKN, termasuk cukup menggunakan KTP/NIK tanpa perlu fotokopi dan tanpa biaya tambahan, menjadi dasar kami dalam memberikan pelayanan terbaik," ujar Ghufron.
Kinerja keuangan BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dana Jaminan Sosial (DJS) memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) secara berkelanjutan selama 11 tahun. Aset bersih DJS mencapai Rp49,52 triliun, sementara pendapatan dari investasi melampaui angka Rp5.395,6 triliun.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyebut pencapaian kinerja tahun 2024 sebagai titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju tahap kematangan.
"Program JKN yang dikelola secara transparan dan akuntabel ditunjukkan melalui WTM serta perbaikan kondisi aset DJS," kata Kadir.
Ia menyampaikan bahwa Program JKN telah menjadi program nasional yang strategis, yang mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga negaranya.
"Bukan hanya tentang angka, tetapi juga mengenai peningkatan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan," ujar Kadir.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, menyampaikan bahwa cakupan JKN di wilayah kerjanya telah mencapai lebih dari 95 persen.
"Empat kabupaten atau kota yang berada di bawah pengawasan Kantor Cabang Kediri telah masuk dalam cakupan UHC. Saat ini hanya Kabupaten Blitar yang masih dalam tahap menuju UHC," kata Tutus.
Ia menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pencapaian UHC di Kabupaten Blitar. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan program Desa Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi) yang sudah diterapkan di 77 desa di wilayah tersebut.
(Luthfi Husnika/AdinJava)
editor: eben haezer
Posting Komentar